Narasi tentang Gepeng

gepengGepeng, baru minggu lalu saya tahu bahwa itu adalah singkatan dari “gelandangan dan pengemis.” Orang-orang yang biasa kita lihat di pinggir jalan, anak-anak di bawah umur, remaja pengangguran, ibu-ibu menyusui, dan orang-orang jompo, mungkin itu contoh sederhana dari yang disebut gepeng. Mereka bertebaran di jalan raya dan trotoar, meminta sedekah pada pejalan kaki dan jendela-jendela mobil. Kesehariannya berkutat dengan terik matahari, receh-receh hasil mengemis, dan aroma lem kayu yang membuaikan. Oh iya, jangan lupakan om-om Pamong Praja tampan yang suka mengajak mereka main kejar-kejaran.

Persoalan gepeng menjadi masalah klasik di negara dunia berkembang. Adanya orang-orang pra-sejahtera menjadi bukti konkret kegagalan negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Apalagi bila “sampah” masyarakat itu berceceran di pinggir jalan, siapa yang tidak malu? Bayangkan kalau SBY mengajak Hillary Clinton kencan di Tanah Abang dan menjumpai bocah ingusan yang mengamen? Masih mending kalau sekedar mengamen, bila gelandangan itu meninggal karena gak makan tujuh dekade? Pasti malu deh Pak Beye, siapa suruh lalai mengurus warganya?

Rasa malu tersebut memang terjadi, bukan sekedar satir

berikut cuplikan editorial Media Indonesia pada tahun 2011 silam:

BOLEH percaya boleh tidak, ada yang menyebut Indonesia merupakan negara peringkat ke-5 dengan jumlah gelandangan terbanyak di dunia. Padahal, sebelumnya menempati peringkat ke-15.

Sekali lagi, boleh percaya boleh tidak. Namun, perkara yang satu ini tidak bisa lain harus percaya, yaitu berapa pun jumlah gelandangan nasional itu, sekarang makin mencuat kematian mereka di ruang publik.

Satu minggu yang lalu, misalnya, seorang perempuan gelandangan ditemukan tak bernyawa di trotoar, dekat SMAN 21, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Hal itu tak hanya terjadi di Jakarta. Awal bulan ini, seorang kakek gelandangan pun ditemukan tewas di pinggir Sungai Kalimas, Jalan Raya Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Masih di awal bulan ini, mayat wanita tua gelandangan ditemukan warga terbujur di Jalan AA Gde Ngurah, Cakranegara, Mataram.

Pertanyaannya apa sih yang telah dilakukan pemerintah? Jawaban yang paling nyata ialah negara malu memiliki rakyat gelandangan. Gelandangan bahkan dinilai sebagai aib. Walhasil, pemerintah pun sibuk menutup malu dan aib tersebut. Itulah sebabnya Satpol PP dengan gagah perkasa merazia gelandangan agar tidak terlihat oleh umum.

Kematian gelandangan itu jelas memperlihatkan negara tidak mengurus warganya. Negara lalai, bahkan membiarkan mereka mati dengan sendirinya. Padahal, kata konstitusi, fakir miskin ditanggung negara.[2]

Seperti kotoran saja Gepeng ini, menganggu pemandangan utopia Indonesia Raya. Jadi harus disapu bersih dari jalan-jalan kota. Bukankah akan lebih mudah menyapu dan membuang gelas yang sudah pecah ketimbang capek-capek memperbaiki kepingan-kepingannya? Jadi usir saja Gepengnya, tidak perlu susah-susah merehabilitasi. Setidaknya mungkin begitu pikir para pimpinan kita.

Nah, bagaimana dengan di Jogja? Pamong Praja Jogja juga tidak kalah perkasanya:

Sindonews.com – Dalam razia gelandangan dan pengemis (gepeng) yang dilakukan semalam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta berhasil menjaring 61 gepeng.[3]

Dan juga ini:tindas

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Gelandang dan pengemis (gepeng) yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bakal ditindak tegas dan diproses ke pengadilan. 

Tindakan ini menyusul bakal disahkannya peraturan daerah (Perda) Gepeng yang bakal disahkan oleh DPRD DIY.  Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi menjelaskan, tahun ini juga sudah rancangan beleid itu  bisa disahkan oleh DPRD.[4]

Menariknya, selain kita memperoleh gambaran tentang kegagahan Satpol PP, kita juga tahu bahwa Yogyakarta dalam waktu dekat ini ingin menerbitkan Perda penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Hal itu sangat wajar dilakukan. Bayangkan saja, sebagai kota dengan ikon pariwisata yang kental, alangkah tidak sedapnya bila masih terlihat beberapa gelandangan dan pengemis di jalan-jalan.

Namun seperti apakah isi Perda tersebut? Apa yang dimaksud dengan “penanggulangan”? Mungkin seperti ini:

Bantul (Antara Jogja): Menurut Dwi Santosa, staf Sabhara Polres Bantul, razia yang juga melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) Bantul ini bertujuan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan meminta-minta yang makin marak hingga meresahkan pengguna jalan.[5]

Berita lengkap dari paragraf diatas menceritakan tentang razia Gepeng yang dilakukan pemerintah Bantul. “Cungkilan” yang saya ambil ini menggambarkan bahwa Perda yang berlaku akan menjadi dasar bagi aparatur untuk bergerak. Tentu saja ini tidak salah, setidaknya aparat tidak main hakim seenaknya, tapi ada dasar hukum. Tapi, apakah Perda yang akan disahkan (yang kita belum tahu isinya bagaimana) akan menjadi jalan keluar?

Hal ini sempat dikritisi seorang Septyarto Priandono, SH:

“Yang menjadi pertanyaan adalah apakah permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang identik dengan kemiskinan ini akan selesai melalui pembuatan regulasi yang baru (peraturan daerah)? Apakah peraturan perundang-undangan yang sudah ada masih kurang? Apakah peraturan yang sudah ada sebenarnya sudah cukup tetapi belum dilaksanakan secara maksimal, baik itu sosialiasi atau pelaksanaan aturannya atau optimalisasi tugas pokok dan fungsi dari instansi-instansi yang membidangi dan yang terkait. Yang patut diwaspadai adalah jangan-jangan regulasi baru yang dibuat justru menimbulkan masalah karena cara penanganan masalah yang tidak tuntas dan hanya menitikberatkan kepada penegakan hukum (pidana) sehingga mengundang kritik tajam dari berbagai pihak pembela hak asasi manusia.

Jika tujuannya hanya ingin membersihkan seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari gelandangan, pengemis dan anak jalanan, maka Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP sudah lebih dari cukup sebagai dasar para penegak hukum, dalam hal ini polisi, untuk bertindak.”[6]

gepenggArtinya, pertama-tama beliau mempertanyakan urgensi pembuatan Perda ini. Bila hanya ingin melakukan razia, Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP juga sudah cukup. Bagaimana dengan penanggulangan gepeng secara keseluruhan? Kita punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang cukup memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.  Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang sudah melekat menjadi urusan daerah tanpa harus dirumuskan kembali dalam sebuah peraturan daerah

Jadi masih perlukah Perda?

Kemudian:

“Sebuah pertanyaan lanjutan, jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini ditetapkan, kemudian terjadi razia besar-besaran terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan sehingga mereka semua terkumpul dengan jumlah yang belum dapat dibayangkan, hendak diapakan mereka? (Info dari satpol PP Kota Yogyakarta, sampai awal Agustus terkumpul 2.000 gelandangan, pengemis dan anak jalanan hasil razia). Apakah panti-panti sosial sudah siap menerima mereka, apakah koordinasi antar instansi juga sudah siap? Apakah keuangan daerah sudah siap untuk menyantuni mereka/mengembalikan ke tempat asal? Apakah lapangan pekerjaan sudah disiapkan? Apakah Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan di Yogyakarta sanggup menampung mereka?  Apakah mekanisme yang terdapat di dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan dapat menjawab pertanyaan dan masalah tadi?”[7]

Nah! Gepeng jelas bukan sampah berserakan yang bisa disapu begitu saja dari jalanan. Harus ada program terpadu, mau diapakan mereka setelah disapu? Adakah langkah untuk melayani kesehatan fisik dan psikis mereka, memberi penyuluhan yang baik, dan memberdayakan mereka menjadi warga yang mandiri?

Kita mengenal Panti Asuhan, sebagai tempat menampung anak-anak terlantar maupun yatim piatu. Kita juga mengenal Panti Karya, serupa tapi yang ini untuk membina orang dewasa. Keduanya menjadi markas penting bagi penanggulangan Gepeng dan mewujudkan kesejahteraan mereka. Yaaa, minimal kebutuhan jasmani dan rohani mereka terpenuhi. Minimal mereka tidak mati karena malnutrisi di tengah jalan atau jadi gila dan telanjang kemana-mana. Malu kan sama bule?

Tapi, bagaimana kondisi Panti-panti itu sekarang?

Yogyakarta (Antara Jogja) – Operasionalisasi Panti Karya Yogyakarta hanya mengandalkan dana dari APBD Kota Yogyakarta tanpa ada tambahan dana dari APBN dan bantuan dari masyarakat seperti panti jompo dan panti anak.
“Setiap tahun, kami hanya mengandalkan dana dari APBD Kota Yogyakarta. Tahun ini, dana yang dianggarkan adalah RP574 juta,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya Yogyakarta Heri Supriyanto di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, daya yang tersedia tersebut hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan warga panti sebesar Rp15.000 per hari, honor untuk petugas teknis, pembayaran listrik, layanan kesehatan dan sejumlah kegiatan lain.
Sementara itu, lanjut dia, pendampingan psikis untuk penghuni panti belum bisa berjalan dengan optimal karena panti tidak memiliki petugas yang me
miliki kemampuan khusus di bidang tersebut.[8]

Nah, inilah dilema di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selentingan-selentingan yang sering terdengar di dunia maya juga menyebutkan, daerah ini adalah surganya Gepeng. Sebagai kota yang mulai membesar seperti Jakarta, Yogyakarta menjadi tujuan Gepeng mengais rezeki. Pemda Yogyakarta jelas tidak bisa tinggal diam. Dengan gagah berani, Perda penanggulangan Gepeng akan segera dikeluarkan. Terlepas dari perlu atau tidak, mereka jelas tidak bisa diperlakukan seperti sampah. Harus ada perhatian terpadu serta program yang teratur sistematis. Akan ditaruh di mana para Gepeng ini nanti? Bagaimana peningkatan kesejahteraan yang akan dilakukan? Semua harus diatur dengan cermat dan hati-hati. Tidak bisa sekedar main gususr demi mempercantik utopia kota yang sedang dibangun modernitas.

Sangat menyenangkan mendengar penutup dari mas Septyarto sebagai berikut:

“Upaya paksa memang pasti akan terjadi, kejar-kejaran dengan aparat, dan sedikit kekerasan pasti akan terjadi. Hal tersebut tidak bisa dihindari dan harus dimaklumi, tetapi tentu ada batas-batas agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.  Tugas kita semua untuk ikut mengawasi agar tidak terjadi suatu tindakan berlebihan yang akan dilakukan oleh aparat.”[9]


 

gep


[1] Ocehan ngawur dari Hamzah Zhafiri Dicky, pecandu cokelat dan cappucino.

[2] Editorial Media Indonesia “Negara Gelandangan.” Terbit pada 26 Oktober 2011

[3] Sindonews.com “Satpol PP Yogya jaring 61 Gepeng.” 15 Februari 2013

[4] Republika.co.id “Gepeng di Yogya Bakal Diproses ke Pengadilan” 5 Agustus 2013

[5] AntaraNews.com Yogya “Bantul Jaring Gelandangan dan pengemis” 14 Mei 2013

[6] Perlukah Perda Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis? oleh Septyarto Priandono SH. Diterbitkan di situs Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta.

[7] idem ama di atas

[8] Antaranews.com “Operasionalisasi Panti Karya hanya andalkan APBD Yogyakarta

[9] idem ama yang [6]

(maap yak, gak ngerti istilah ibid ato opcit, hehe)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s