Balada Pendidikan Indonesia

tulisan yang saya buat saat masuk BPPM Balairung. Mungkin sekarang sudah tidak berlaku.

Pendidikan adalah bekal yang sangat penting bagi seorang anak untuk menempuh masa depannya, karena pendidikan akan membekali seorang “calon manusia” dengan beragam keterampilan baik “soft skill” maupun “hard skill” yang diperlukan dalam kehidupan nyata. Pendidikan juga merupakan instrumen vital  bagi sebuah bangsa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan calon pemegang kedaulatan negara. Disinilah anak-anak bangsa digembleng menjadi manusia seutuhnya yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan kesetiaan yang diperlukan guna melanjutkan kehidupan bangsa dan negara.

Setidaknya, itulah pernyataan-pernyataan normatif yang sering dikumandangkan. Nyatanya masih terlalu banyak balada-balada konyol yang dipertontonkan di panggung pendidikan. Salah satunya yang cukup klise dan membosankan adalah masalah biaya untuk duduk di bangku lembaga-lembaga pendidikan yang ada.

Pertama-tama mari kita lihat dari sudut pandang paling normatif. Dalam UU no 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Termasuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil berhak memperoleh pendidikan.

Dari segi ini bisa saja disimpulkan bahwa pendidikan sudah merupakan paket yang akan didapat seorang warga negara sejak ia dilahirkan. Dan paket tersebut sudah ditanggung biayanya sepenuhnya oleh negara. Ya, ditanggung sepenuhnya. Kenapa tidak? Norwegia dengan produksi gas alamnya saja bisa menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan rakyatnya, kenapa Indonesia dengan potensi gas alam yang jauh lebih baik dari Norwegia, bahkan didukung oleh potensi sumber daya alam lain seperti batu bara, aspal, karet, minyak, dan lain-lain yang rata-rata menduduki peringkat lima terbaik di dunia, tidak bisa menggratiskan biaya pendidikannya? Syukur-syukur pelayanan kesehatan juga.

Oke, saya salah kaprah. Ini bukan pembahasan sumber daya alam. Sedikit intermezo, saya kebetulan teringat dengan pengakuan seorang kenalan saya yang bekerja di Pertamina. Dia berkata: “Tidak perlu semua komoditas, cukup gas alam saja bisa dikuasai sepenuhnya oleh Pertamina, dan untungnya buat Negara, yang namanya sekolah di negeri ini tuh gak mungkin bayar!”. Nah, itu berarti kenyataannya adalah: pertama, tidak semua komoditas sumber daya alam di Indonesia dikuasai Pertamina, gas alam saja tidak. Kedua, pendidikan di Indonesia tidak mungkin tidak berbayar.

Dan oke, mungkin saya terlalu berlebihan menyebut menggratiskan. Kesannya terlalu berat. Bagaimana dengan “biaya yang lumayan terjangkau”? Masih bisa diterima bukan? Ingat, semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Bila memang  “gratis penuh” tidak bisa dilakukan maka dilencengkan menjadi “sedikit berbayar” bolehlah dianggap masih memenuhi amanat UU no 20/2003. Dan soal anggaran, lupakan soal gas alam yang malang itu. Bohong besar bila negara tidak punya anggaran untuk mewujudkan pendidikan dengan harga terjangkau. Pendapatan negara pastilah datang dari beragam sektor. Dan kemanakah pendapatan tersebut dibelanjakan? Jangan-jangan pendidikan tidak mendapat porsi yang cukup? Tentu tidak, UUD 1945 menegaskan bahwa alokasi untuk pendidikan minimal 20% dari total APBN. Terbukti pada tahun 2006 anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 37.095,1 miliar atau 22,44% dari total APBN, Rp 40.476,8 miliar atau 18,95% dari total APBN pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 mencapai Rp 45.296,7 miliar atau 16,67% dari total APBN. Pada tahun 2009, alokasi anggaran Depdiknas dalam belanja pemerintah pusat mencapai Rp 62.098,3 miliar atau 19,76% dari total APBN (sumber: http://www.setneg.go.id). Jadi tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan Negara Indonesia dengan pelayanan pendidikan yang memadai.

Itu tadi analisa normatif. Membicarakan tentang apa yang seharusnya terjadi. Sekarang mari melihat apa yang memang terjadi.

Pertama-tama, biaya pendidikan di negeri ini ternyata tidak murah. mari kita telisik sekolah-sekolah “negeri” saja dalam hal ini. Sekolah negeri merupakan sekolah yang dibina langsung oleh pemerintah melalui mendiknas, sehingga dirasa paling tepat mencerminkan pengamalan amanah UU no 20/2003 tentang hak tiap warga negara mendapatkan pendidikan dari pemerintah.

Uang pangkal untuk masuk SD saja bisa mencapai 2 juta. Belum termasuk SPP bulanan dengan nominal seratus ribu per bulan. Barang-barang penunjang seperti buku, seragam, dan lain-lain tersebut bila ditotal bisa mencapai angka 400 ribu rupiah. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka akan makin mahal tentunya.

Di tingkat SMP, para peserta pendidikan disuguhi dua pilihan kelas. Selain kelas reguler, ditawarkan juga kelas RSBI. Perlu dijelaskan terlebih dahulu, RSBI adalah singkatan dari Rintisan Sekolah Berwawasan Internasional. Ide utamanya adalah membuat sebuah program sekolah dengan metode pembelajaran internasional. Seperti misalnya pengajaran yang dilakukan secara bilingual, intensifikasi pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, sampai pengadaan buku pelajaran bilingual. RSBI ini sudah sering memicu polemik dan kontroversial di kalangan orang tua murid, guru, dan mendiknas. RSBI sering dituntut untuk dikaji ulang pengadaannya, menimbang seberapa penting membuat sebuah sekolah negeri berorientasi “internasional” yang barang tentu menjadi alasan menggelembungnya biaya sekolah.

Biaya untuk memasuki kelas RSBI ini tentu tidak murah. SMP di Purwokerto, kabupaten Banyumas menetapkan uang sumbangan dengan rentang antara nol sampai 12 juta. Seperti di SMP Negeri 2 Purwokerto, biaya sumbangannya minimal Rp 2,5 juta. Belum lagi sumbangan per bulan sebesar Rp 100.000. Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Kramat Jati, Jakarta Timur beda lagi ceritanya. Dalam penerimaan siswa baru, sekolah cukup menyeleksi calon siswa dengan mengurutkan pemeringkatan akademis dari satu sampai 210, dan menetapkan uang pangkal 10 juta rupiah bagi semuanya tidak peduli siswanya berasal dari golongan kaya atau miskin. Padahal menurut surat edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, sekolah sejatinya menyediakan kuota kursi sebesar 20% khusus untuk siswa tidak mampu dengan keringanan biaya spesial, baru sisanya dikenakan tarif normal. Bukan dengan cara siswa dipilih secara buta hanya oleh pemeringkatan akademis dan dibebani tarif yang sama. Meskipun akhirnya sekolah ini mempersilahkan orang tua siswa memohon keringanan, tetap saja akan ada prosedur rumit yang harus dilalui orang tua siswa untuk membuktikkan ketidakmampuannya seperti menyerahkan berkas tagihan listrik, surat keterangan RT/RW, dan sebagainya.

Bagaimana dengan SMA? Tidak jauh berbeda, SMA RSBI di kawasan Bogor misalnya, SMA Negeri 3 menarik uang pangkal sejumlah 4 juta rupiah. SPP tiap bulan sejumlah 425 ribu rupiah per bulan. Dengan buku-buku bisa mencapai 700 ribu rupiah, begitu pula seragam lima stel kira-kira 700 ribu. Itu masih murah. Untuk beberapa SMA Reguler di Jakarta, minimal uang pangkalnya adalah 5 juta per anak. Bahkan SMA 3 Jaksel memungut 8 juta per siswa. Dan untuk kelas Internasional, di SMA 70 dan SMA 8 misalnya bisa menarik uang pangkal sampai 25 juta hingga 30 juta per anak.

Sekolah-sekolah dan biaya-biaya yang diungkap tersebut adalah sekolah negeri yang perlu digarisbawahi adalah sekolah umum yang dikelola langsung oleh pemerintah. Mungkin tidak aneh bila sekolah swasta memiliki tarif yang lebih mahal, karena sumber pemasukan mereka hanya dari sumbangan orang tua siswa dan yayasan sekolahnya bila ada.

Namun dengan sekolah negeri? Tidak bisakah pemerintah memberi subsidi pada sekolah-sekolah tersebut agar biaya operasional sekolah tidak dibebankan pada siswa-siswi yang sebenarnya punya hak penuh untuk bersekolah, bahkan tanpa biaya sama sekali?

Kasus anak putus sekolah pun bermunculan. Dari yang terhenti SMA, SMP, bahkan belum sempat menyelesaikan SD sudah harus menjadi anak putus sekolah. Bisa dibayangkan, apa mungkin sebuah keluarga dengan penghasilan kurang dari 3 juta per bulan bisa memenuhi tagihan biaya seperti diatas? Padahal sebuah keluarga boleh jadi memiliki anak lebih dari satu? Padahal belanja keluarga bukan hanya menyekolahkan anaknya saja?

Banyak pertanyaan melintas di pikiran kita. Kemana larinya 20% jatah APBN yang diguyurkan pada bidang pendidikan? Padahal tidak ada satu bidang pun di pemerintahan yang mendapat jatah sebanyak itu. Kenapa sekolah-sekolah seolah enggan memberikan keringanan biaya? Seolah pungutan dari orang tua murid adalah satu-satunya suplai operasional mereka? Kembali lagi, apa tidak ada anggaran operasional yang turun dari mendiknas? Atau sudah ada dana yang turun namun ada permainan oknum sekolah?

Ribuan pertanyaan serupa akan muncul tanpa diiringi jawabannya. Satu hal yang pasti, kelak pendidikan akan menjadi barang mewah yang amat mahal dan hanya mereka yang kaya yang dapat mengaksesnya. Bila dulu ada istilah orang miskin dilarang sakit, kini orang miskin pun dilarang sekolah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s